Sanksi Disiplin Menanti Bagi PNS Nakal Kecamatan Sapeken

Sumenep - Sanksi disiplin menanti bagi Meidarta PNS Nakal Kecamatan Sapeken, Kabupaten Sumenep, yang jarang berdinas dan melakukan intimidasi terhadap wartawan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Meidarta yang menjabat Kasubag Perencanaan dan Keuangan sudah bertahun-tahun tak pernah hadir di Kecamatan Sapeken, sehingga membuat dirinya termasuk ke dalam PNS Nakal.

Baca juga: Honor Tidak Cair, Perangkat Desa Pancor Geruduk Kecamatan

Selain dianggap PNS Nakal dirinya juga tidak mengindahkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diteken Presiden Jokowi pada 31 Agustus 2021 lalu.

"Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun, " bunyi pasal 11 ayat (2) huruf d angka 3 PP Nomor 94 Tahun 2021.

Baca juga: Polda Jatim Kembali Ungkap Peredaran Narkoba Jenis Sabu Seberat 6,5 kg

Abdul Madjid, S.Sos., M.Si., Kepala BKPSDM Sumenep, yang dihubungi Indonesiasatu.co.id guna meminta konfirmasinya terkait ulah Meidarta Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sapeken, mengatakan.

"Kami tetap pasang badan untuk PNS Nakal karena terus terang ke depan PNS harus bagus dan profesional, " katanya.

Baca juga: Ini Masukan Fraksi-fraksi DPRD Jatim Terkait P APBD Tahun Anggaran 2020

Ketika ditanyakan sikap BKPSDM terkait Meidarta Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sapeken yang sudah seringkali mangkir berdinas, Abdul Madjid menerangkan.

"Plt. Camat Sapeken akan saya ingatkan untuk segera memanggil yang bersangkutan (Meidarta, red). Nanti tembusannya kepada kami, juga kepada Bupati laporannya. Sehingga nanti akan dirapatkan di Inspektorat, baru sanksi akan dilaksanakan setelah berproses, " ungkap Abdul Madjid.

Baca juga: DPRD Kota Metro Sahkan Lima RAPERDA Menjadi Peraturan Daerah

Said, salah satu tokoh pemuda Desa Sapeken sempat mempertanyakan kepada awak media, yang mana pegawai Kecamatan Sapeken yang bernama Meidarta, karena dirinya tidak mengetahui ada yang bernama tersebut.

"Yang mana orangnya Meidarta itu mas? Coba ditampilkan fotonya dalam pemberitaan biar tau rasa, keenakan makan gaji buta, " ujar Said yang sering ada keperluan pengurusan dokumen ke Kecamatan Sapeken, tetapi tidak pernah menjumpai Meidarta.

Baca juga: Masbehi Gelar Aksi Damai: Waspadai Ancaman Separatisme

Sementara itu di kesempatan berbeda, seorang PNS Kecamatan Sapeken yang menolak disebutkan identitasnya mengatakan.

"Darta (Meidarta, red) itu memang yang mengurus administrasi dan pemberkasan Kecamatan Sapeken di Sumenep. Tapi ya keterlaluan kalau terus tidak hadir sama sekali ke Kecamatan Sapeken, " tukas PNS Kecamatan Sapeken tersebut.

Diketahui juga sebelumnya, Meidarta sempat melakukan upaya intimidasi terhadap awak media yang melakukan investigasi terhadap dirinya, dengan membawa-bawa nama anggota LSM.

Upaya tersebut dilakukan dengan maksud agar awak media berhenti melakukan peliputan mengenai dirinya yang sering meninggalkan kewajibannya bertugas hingga tahunan lamanya.

Upaya yang dilakukan Meidarta PNS Nakal yang menjabat Kasubag Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Sapeken, dapat dikategorikan menghalang-halangi kerja wartawan yang dilindungi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang PERS.

Baca juga: Menko Polhukam: Situasi Pandemi Tidak Kurangi Ancaman Radikalisme dan Terorisme